Thursday, January 22, 2009

Budaya Politik Orde Baru

Pendahuluan
Awal Orde Baru seringkali disebutkan oleh para pengamat sebagai suatu pengharapan baru terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) ke arah kehidupan yang lebih demokratis. Hal ini bisa terlihat dalam sejarah, bahwa berbagai elemen masyarakat, khususnya ABRI telah berhasil menumbangkan berbagai pemberontakan baik yang bersifat separatisme maupun radikalisme yang hendak memecah belah negara kesatuan RI. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru kemudian menjadi tonggak utama kebangkitan Indonesia baru melalui sejuta harapan masyarakat Indonesia terhadap pemulihan berbagai sektor kehidupan menuju ke arah yang lebih baik.


Kekecewaan masyarakat yang kian hari semakin membesar ternyata direspons secara kurang proporsional oleh aparat pemerintah. Terjadi kemudian aksi “penekanan” dari pihak aparat terhadap para warganya yang mulai “bandel” terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Penekanan-penekanan ini ada kalanya sangat bersifat represif atau bahkan kooperatif tergantung seberapa pentingnya seseorang atau organisasi itu memiliki posisi tawar (bargaining position) terhadap pemerintah.
Sistem politik Orde Baru memang tidak jauh berbeda substansinya dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang pernah dijalankan Soekarno sejak 1959. Keduanya memiliki kesamaan pada sistem politiknya yang otoritarian dan bermuara pada kekuasaan kepresidenan sebagai pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. Keadaan ini tidak hanya dipicu oleh suatu sistem kekuasaan yang mengharuskan stabilitas dalam berbagai sektor kehidupan, namun juga dipengaruhi oleh budaya politik yang mengitarinya yang merupakan warisan dari masa-masa sebelumnya. Beberapa pengamat menyatakan bahwa kekuasaan otoriter Soeharto pada masa Orde Baru sangat kental diwarnai oleh budaya Jawa yang menekankan kepada keharmonisan, stabilitas dalam segala situasi seiring dengan konsep kewibawaan dan wewenang yang anti-kritik, sehingga pada satu sisi menekankan pada stabilitas masyarakat yang kuat namun disisi lain menghambat perkembangan demokratisasi karena ia memang sangat alergi terhadap kritik. Dari sinilah nampaknya kita dapat menjelaskan, paling tidak kenapa kekuasaan Orde Baru cukup kuat bertahan dalam sebuah gelombang demokratisasi yang begitu hebat sedang melanda berbagai belahan dunia, khusunya di Dunia Ketiga.


Medefinisikan Budaya Politik
Istilah budaya politik sebenarnya mengacu kepada nilai-nilai serta sikap seseorang atau kelompok yang berkembang secara dinamis dalam sebuah masyarakat. Nilai dan kebiasaan masyarakat merupakan hal yang sangat vital dalam pembentukan budaya politik yang merefleksikan sikap dan tingkah laku warganya. Kajian yang lebih konkret mengenai budaya politik telah dilakukan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dengan meneliti seberapa jauh sistem politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh orientasi masyarakat, baik orientasi keagamaan, nilai-nilai, serta adat yang kemudian membentuk sebuah budaya politik yang khas negara tersebut. Mereka telah melakukan penelitian pada lima negara serta menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ada hubungan yang kuat antara budaya politik pada masyarakat suatu negara dengan kestabilan demokrasi suatu negara.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara terhadap sistem itu. Melalui definisi tersebut paling tidak akan membawa kita terhadap suatu pemahaman yang memadukan dua konsep, yaitu individu dan sistem, dimana aspek individu memiliki pengaruh yang cukup penting dalam perubahan masyarakat, sebab individu merupakan aktor penting dalam perubahan sosial. Namun demikian, individu-individu yang memiliki kemampuan untuk mampengaruhi perubahan tidak berada dalam kekosongan sistem, ia tetap berada dalam suatu ikatan sistem yang sedang berjalan.
Disamping orientasi terhadap sistem politik, pandangan dan sikap sesama warga negara juga merupakan aspek budaya politik yang cukup penting. Sikap atau pandangan ini berkaitan dengan “rasa percaya” (trust) dan “permusuhan” (hostility) yang biasanya memang terdapat antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, kelompok yang satu dengan kelompok lainnya atau antara golongan satu dengan golongan lainnya dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari rasa percaya dan permusuhan itu termanifestasikan kedalam dua bentuk, yaitu kerja sama dan konflik. Kedua bentuk kualitas politik tersebut terus menerus hidup dalam sebuah sistem masyarakat dan sangat menentukan proses pematangan budaya politik. Dengan kata lain, tingkat kematangan budaya politik sangat ditentukan oleh bagaimana mengakomodasi, baik kerja sama dan konflik, agar tercipta suatu kestabilan sistem politik yang lebih demokratis.
Berdasar pada fungsi budaya politik yang akan menghasilkan stabilitas politik, maka Claude Ake berpendapat, bahwa terdapat dua permasalahan bagaimana agar tujuan tersebut tercapai dengan baik, pertama bagaimana rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara, dan kedua bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik warga negara. Dengan demikian, pada tahap ini kematangan suatu budaya politik menjadi sangat ditentukan oleh peran dan fungsi negara dalam memberlakukan sistem politiknya. Sebagaimana kita lihat pada masa Orde Baru, peran negara akan sangat besar sekali dalam mencampuri urusan-urusan masyarakat, bahkan sampai pada lingkup yang paling kecil sekalipun.

Orde Baru dan Pengaruh Budaya Jawa
Kajian mengenai kuatnya pengaruh budaya Jawa dalam praktek politik Orde Baru sudah banyak dilakukan orang. Salah satu kajian mengenai hal ini pernah dilakukan oleh Donald K Emmerson yang dengan menggunakan perspektif kultural menganalisis komposisi elit birokrasi di Indonesia. Emmerson sampai pada satu kesimpulan bahwa kultur dominan yang duduk dalam birokrasi adalah abangan berlatar belakang jawa. Hal tersebut mengindikasikan paling tidak, bahwa mencermati politik Indonesia pada masa-masa Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya yang mengitarinya, terutama budaya Jawa.
Sebagaimana diketahui, pengaruh budaya Jawa yang begitu kuat dalam praktek politik Orde Baru merupakan elaborasi konsep kekuasaan Jawa yang dilakukan oleh Soeharto. Konsep kekuasaan Jawa yang menekankan harmonisasi termanifestasi dalam berbagai kebijakan politik yang cenderung otoriter dan memperbesar peran negara dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Agar masyarakat ini stabil, maka negara mengerahkan segala kekuatannya untuk mengontrol kekuatan-kekuatan politik secara ketat. Hasil dari kontrol negara yang begitu ketat mencapai titik kulminasinya pada upaya depolitisasi massa melalui pemberlakuan fusi untuk semua partai politik kedalam 3 kekuatan politik yang diakui pemerintah: PDI, Golkar, PPP.
Budaya Jawa seringkali dijadikan seperangkat ide oleh rezim Orde Baru untuk melegitimasi kekuasaannya. Menurut Todung M. Lubis—yang dikutip oleh Anders Uhlin—mencirikan tiga aspek budaya Indonesia (khususnya pengaruh Jawa) yang telah “melanggar hak asasi manusia”, yaitu pertama kepercayaan terhadap hierarki sosial yang didasarkan pada gagasan Jawa tentang hubungan antara kawula dan gusti. Kedua, obsesi terhadap keselarasan dan keteraturan. Ketiga, penekanan pada kewajiban melampaui hak. Ada kecenderungan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia, untuk menganggap bahwa masyarakat lebih terdiri dari kelompok-kelompok daripada individu-individu.
Meskipun budaya Jawa bukan merupakan satu-satunya yang faktor penentu tumbuhnya struktur ide otoriter Orde Baru, namun tetap memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam budaya politik Indonesia. Konsep “harmonisasi” yang diklaim berasal dari budaya Jawa masih mewarnai pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Hal tersebut dilakukan pada dasarnya sebagai penekan terhadap situasi konflik yang kerap muncul melawan keutuhan negara. Semasa Orde Baru, kegiatan pengambilan keputusan di tingkat lembaga negara jarang sekali—untuk mengatakan tidak ada sama sekali—menemui hambatan-hambatan yang berarti. Prinsip “voting” misalnya, dalam lembaga negara dianggap tabu karena mencerminkan sikap individualisme. Hal ini bertolak belakang dengan gambaran rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, individual tidaklah dikenal. Bukan individu, tepai masyarakatlah yang berperan.
Konsep budaya Jawa yang cukup penting mempengaruhi praktek politik Orde baru adalah jumbuhing kawula gusti. Dalam mistik Jawa, konsep ini melukiskan tujuan tertinggi dalam hidup manusia, yaitu tercapainya “kesatuan” yang sesungguhnya (manunggal) dengan Tuhan. Namun dalam prakteknya, konsep ini berada pada tataran komunikasi sosial yang lebih konkret dengan merubah polanya menjadi kawula-gusti yang berarti penyatuan sosial antara hamba dan tuan. Konsep kawula-gusti yang hidup dalam bentuk komunikasi sosial melahirkan bentuk penghambaan seorang hamba kepada tuannya. Perkembangan yang lebih besar pada tingkat negara adalah bergantungnya masyarakat terhadap negara sehingga negara memiliki kekuatan penuh untuk mengatur rakyatnya. Konsep “negara kuat” (strong state) benar-benar wujud dari pengaruh budaya Jawa selama berkuasanya rezim Orde Baru dibawah kendali Soeharto.

Demokrasi dan Demokratisasi: ke Arah Pematangan Budaya Politik Indonesia
Pada satu sisi, budaya politik merupakan cerminan dari prilaku khas warga negara terhadap sistem politiknya, sehingga budaya politik satu negara akan tetap berbeda dengan budaya politik negara lain. Namun pada sisi lain, kematangan budaya politik akan sangat diperlukan mengingat dinamika perubahan sosial akan terus berjalan seiring dengan proses demokratisasi yang saat ini sedang berjalan. Antara kematangan budaya politik dan demokratisasi merupakan dua peristiwa yang saling mempengaruhi dan saling mengisi dalam kerangka perubahan sosial.
Proses demokratisasi dan perjuangan demi demokrasi merupakan ciri penting perkembangan politik di sebagian besar belahan dunia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Proses demokratisasi biasanya ditandai dengan adanya penolakan dan penghapusan terhadap praktek-praktek dan ide-ide otoritarianisme meskipun demokratisasi sebenarnya mencakup segala hal, baik sosial maupun ekonomi sebab demokratisasi tidak lain dari modernisasi, dimana demokratisasi merupakan hasil dari perubahan panjang kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan bahkan budaya.
Samuel P. Huntington dalam karyanya Third Wave of Democratization (1991) bahkan telah menjelaskan lebih luas bahwa telah terjadi gelombang demokratisasi di berbagai belahan dunia. Gelombang demokratisasi pertama terjadi pada 1828-1926, gelombang demokratisasi kedua pada 1943-1962 dan gelombang demokratisasi ketiga pada 1974-sekarang. Sebuah gelombang demokratisasi, menurutnya adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak dari pada transisi menuju sebaliknya.
Di Indonesia, proses demokratisasi—yang merupakan respons terhadap ide-ide asing demokrasi Barat—sudah berlangsung lama bahkan semenjak awal kemerdekaan, ketika para founding fathers kita membicarakan soal bentuk pemerintahan negara Indonesia, demokrasi telah menjadi isu besar dalam perdebatan seputar bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Bahkan secara historis, sejak kemerdekaannya pada 1945, bangsa Indonesia telah menggunakan nama demokrasi untuk sistem pemerintahannya, yakni Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila (1965-?). Namun demikan, demokrasi pada masa ini hanya berhenti pada tataran normatif belum sampai pada pelaksanaan empiris. Wacana demokrasi barangkali tidak banyak mempengaruhi masyarakat waktu itu. Ramainya diskursus mengenai demokrasi dan demokratisasi mulai ramai dibicarakan orang pada 1980-an dan tuntutan terhadap pemerintahan demokratis mulai meluas terutama pada pertengahan 1990-an dimana hal ini ditandai—menurut Anders Uhlin—oleh munculnya gerakan-gerakan prodemokrasi yang terdiri dari orang atau organisasi yang secara aktif menuntut reformasi demokratis dan menggunakan wacana demokrasi.
Ada dua pendekatan berbeda terhadap konsep demokrasi. Demokrasi dapat dilihat sebagai tujuan atau sebagai label bagi sistem politik yang ada. Teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep tentang bagaimana demokrasi itu seharusnya) sementara teori empiris berkenaan dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang). Untuk pemahaman yang terakhir disebut sebagai procedural democracy. Dalam bukunya, Capitalism, Socialism and Democracy, Schumpeter menganggap pengertian demokrasi prosedural ini sebagai metode demokrasi yang paling efektif. “Metode demokratis”, katanya, “adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat”.
Untuk bisa sampai kepada penjelasan mengenai demokratisasi ada baiknya kalau kita lihat pada aspek normatif maupun empirisnya. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya penyebaran ide-ide demokratisasi secara transnasional, dimana objek penyebaran bisa jadi adalah ide-ide tentang bentuk demokrasi apa yang harus diterapkan, diambil dari pelbagai doktrin dan wacana tentang demokrasi; tetapi bisa juga berupa praktik-praktik demokrasi yang dijadikan model. Penggabungan antara dua konsep tersebut sebenarnya sangat dimungkinkan untuk menganalisis demokratisasi seperti di Indonesia.
Demokrasi pada hakikatnya merupakan konsep yang sangat luas sehingga tidak ada keseragaman mengenai definisi demokrasi; apakah demokrasi harus diterjemahkan sebagai model demokrasi liberal yang etnosentris ataukah demokrasi partisipatoris yang lebih substantif. Namun, dalam kajian-kajian mengenai demokratisasi tampak ada kecenderungan untuk mengambil begitu saja asumsi bahwa hanya ada satu model demokrasi dasar bagi demokrasi, model liberal dengan lembaga dan aturan tertentu yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sehingga model “Barat” merupakan satu-satunya model demokrasi yang “sejati”, harus diberlakukan di semua negara lain. Padahal kalau kita mengkaji Indonesia, inspirasi demokrasi tidak hanya sekedar didapat dari Barat, tetapi juga dari ajaran Marx, al-Qur’an, serta dari nilai-nilai tradisional Indonesia. Menurut Afan Gaffar, dalam menganalisis demokrasi di Indonesia mesti memerlukan syarat-syarat khusus yang mampu melepaskan “bias” dan etnosentrisme. Karena etnosentrisme membuat permasalahan dalam melihat demokrasi di Indonesia tidak objektif.
Banyak diantara para toretisi demokrasi yang menentang objektivisme kultural ini. Selain pendefinisian demokrasi ini menjadi sangat sempit, yaitu hanya berakar pada “Barat sentris” juga akan membuat paksaan terhadap keseragaman budaya, padahal banyak budaya non-Barat sangat berbeda dengan budaya Barat. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya menerapkan demokrasi di negara-negara Dunia Ketiga semisal Indonesia.
Nilai-nilai demokrasi sebanarnya sangat universal. Nilai-nilai dasar ini bisa didasarkan pada humanisme sekular ataupun kepercayaan keagamaan, yang tidak satu kebudayaan pun dapat mengklaim diri sebagai pemiliknya dan yang dapat disokong oleh semua demokrat di seluruh dunia. Setiap negeri memiliki unsur-unsur di dalam sejarah dan budayanya yang dapat dieksploitasi sebagai aset demokrasi. Prinsip-prinsip seperti, penghargaan atas kehidupan dan martabat manusia, kesamaan di hadapan hukum, perlindungan setara oleh hukum, peradilan yang jujur, perlindungan terhadap kelompok minoritas, semuanya memiliki validitas universal. Prinsip-prinsip ini ditekankan dalam kitab suci semua agama besar dan telah secara luas dipraktikkan di dalam masyarakat yang berbeda. Prinsip-prinsip itu merupakan ciri penting demokrasi, meski dalam dirinya sendiri bukan merupakan demokrasi.
Pendefinisian mengenai demokrasi seharusnya dapat diterima baik pada tataran normatif maupun empiris. Paling tidak, unsur-unsur universal demokrasi dapat diterima secara umum dengan memasukkan penafsiran tentangnya secara berbeda-beda. Definisi seperti ini nampaknya memang sulit karena beragamnya definisi mengenai demokrasi, namun kita cukup kompak apabila memasukkan setiap jenis doktrin pemerintahan dan sistem politik untuk dapat memberi definisi demokrasi yang berlaku di tingkat empiris maupun normatif. David Beetham, sebagaimana dikutip Anders Uhlin, mengemukakan definisi yang cukup ampuh mengenai demokrasi seperti ini. Dia mendefinisikan demokrasi sebagai, “sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenai kontrol oleh rakyat”. Tatanan yang demokratis adalah “yang memungkinkan seluruh anggota kolektivitas memiliki hak setara yang efektif untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam pengambilan keputusan semacam itu”. Dari definisi tersebut telah masuk unsur “kontrol masyarakat” dan “kesetaraan politis” yang diterima sebagai ciri tatanan demokratis yang universal.
Setelah mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat (people’s rule) yang dilandaskan pada kontrol masyarakat dan kesetaraan politik, demokratisasi—yakni proses menuju demokrasi—harus didefinisikan sebagai semakin meningkatnya penerapan pemerintahan rakyat pada lembaga, masalah dan rakyat yang sebelumnya tidak diatur menurut prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya terbatas pada masalah institusi politik formal. Demokratisasi dalam lingkup sosial dan ekonomi juga mempunyai relevansi potensial.
Dengan mengacu kepada definisi demokratisasi seperti itu—sebagaimana diajukan oleh Anders Uhlin—dalam menganalisis proses-proses demokratisasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, modernisasi, transisi, dan struktural. Teori modernisasi melihat demokratisasi sebagai dari bagian proses modernisasi. Pendekatan transisi terfokus pada peran aktor-aktor politik dalam transisi aktual dari rezim otoriter menuju rezim yang lebih demokratis. Pendekatan struktural menekankan proses-proses panjang perubahan sejarah. Ketiga pendekatan ini yang kemudian dipakai oleh Uhlin dalam menganalisis demokratisasi di Indonesia.

Demokratisasi di Indonesia
Untuk dapat memahami secara jelas dampak demokratisasi di Indonesia adalah pada masa Orde Baru. Terutama pada awal 1980-an dan pertengahan 1990-an dimana pada masa tersebut gerakan-gerakan prodemokrasi mulai muncul dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan demokratisasi. Kemunculan gerakan-gerakan tersebut disinyalir sebagai respons terhadap cara orang di negara-negara lain menyuarakan demokrasi. Terutama sekali oleh ekses yang paling luas dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik yang banyak memberitakan perkembangan negara lain. Gerakan “People’s Power” di Filipina pada 1989, demonstrasi rakyat yang mempercepat transisi Chun Doo Hwan kepada Roh Tae Woo di Korea Selatan pada 1987-1988, runtuhnya ideologi komunis di Soviet, menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan prodemokrasi di Indonesia.
Respons terhadap berbagai “isu global” mengenai demokratisasi di negara-negara lain nampaknya yang memicu lahirnya gerakan prodemokrasi di Indonesia. Gerakan-gerakan ini kebanyakan disebabkan oleh rezim otoriter Orde Baru yang secara historis nyaris kebal terhadap gelombang demokratisasi global. Demokratisasi memang ada tapi hanya pada tahap lip service, belum sampai kepada tahap pelaksanaan yang konkret. Demokratisasi di Indonesia belum diiringi oleh liberalisasi. Padahal, liberalisasi merupakan syarat penting terwujudnya demokrasi. Kebebasan yang semakin longgar kepada media, ruang yang lebih luas bagi aktivis organisasi, dilakukannya perlindungan terhadap individu, dilepaskannya sebagian besar tahanan politik, kembalinya tokoh-tokoh yang diasingkan, yang kesemuanya itu barangkali merupakan ukuran bagi terwujudnya demokrasi. Inti dari permasalahan ini adalah “kebebasan politik” dimana orang-orang dalam satu negara bebas melakukan kegiatan dan bisa menikmati hak-hak politik dan kebebasan sipil mereka.
Proses demokratisasi semacam ini yang dikatakan oleh Huntington sebagai gelombang transisi dari pemerintahan non demokratis kepada pemerintahan yang demokratis, dimana pada proses ini ada kecenderungan untuk memfokuskan pada proses transisi rezim. Pada tingkatan yang paling sederhana, demokratisasi dalam hal ini mensyaratkan: (1) berakhirnya suatu rezim otoriter; (2) dibangunnya sebuah rezim demokratis; (3) pengkonsolidasian rezim demokratis itu. Proses transisi rezim seperti ini dapat diterapkan di Indonesia pada saat turunnya Suharto pada Mei 1998 yang merupakan akhir dari sebuah rezim otoriter.
Proses demokratisasi semacam ini hanya terbatas pada wilayah politik. Padahal, penelitian menggenai demokrasi haruslah dianggap sebagai suatu wacana yang lebih luas, mencakup sosial dan ekonomi. Hal ini akan menghilangkan kajian demokrasi yang sempit, hanya terbatas dalam bidang politik. Pada kajian demokratisasi seperti ini, banyak aktor-aktor yang terlibat sebagai penggerak demokratisasi.
Peran kelas menengah pada masa Orde Baru juga dapat ditunjuk sebagai faktor yang berpengaruh dalam proses demokratisasi. Golongan menengah ini pada umumnya membuat organisasi-organisasi, seperti LSM, organisasi dakwah keagamaan, lembaga pendidikan dan sebagainya. Ketika memasuki organisasi itulah, mulai timbul kesadaran mengenai hak-hak individu, termasuk kebebasan untuk berpendapat. Mereka membentuk apa yang sekarang disebut masyarakat madani atau civil society.
Pembangunan nasional Indonesia dalam banyak hal telah menunjukkan keberhasilan. Sistem pendidikan dan media massa, identitas nasional dibangun. Tidak ada yang menyangkal bahwa pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru sangat berhasil. Hal itu dapat kita lihat dari meningkatnya pendapatan perkapita yang sudah mencapai US$ 550, kemampuan baca-tulis orang dewasa yang sudah mencapai 75%, urbanisasi yang sudah menampakkan dirinya serta semakin banyaknya masyarakat yang diekspos media massa. Hubungan antar berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia tidak menampakkan gejala-gejala konflik serius, jika tidak dikatakan sebagai harmonis.
Gambaran di atas nampaknya merupakan gejala demokratisasi yang positif pada masa Orde Baru. Digulirkannya isu “persatuan nasional” oleh rezim Orde Baru memang sudah menjadi prasyarat bagi demokratisasi. Teori Demokrasi umumnya membenarkan bahwa kesatuan nasional adalah prasayarat terwujudnya demokrasi. Merupakan keharusan setiap bangsa untuk mendifinisikan “demos” dari demokrasi. Keberagaman etnik, budaya dan geopolitik serta faktor-faktor lain yang dianggap sebagai penyebab konflik, dilihat sebagai penghambat demokrasi.
Seharusnya, pertumbuhan ekonomi yang mantap selama rezim Suharto berkuasa seharusnya menimbulkan liberalisasi politik. Namun hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, krisis ekonomi yang terjadi malah jatuhnya sang diktator. Hal inilah barangkali yang dijadikan alasan bagi kejatuhan rezim Orde baru, bahwa terjadi ketimpangan dalam proses demokratisasi; dalam bidang politik, ternyata banyak proses demokratisasi yang terhambat. Akibatnya, tuntutan terhadap demokratisasi politik semakin membesar dan puncaknya terjadi pada Mei 1998 dengan ditandai oleh runtuhnya rezim Orde Baru.

Kesimpulan
Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang paling lama dalam sejarah Indonesia. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap budaya politik Indonesia terutama yang tercermin lewat berbagai institusi negara. Karakteristik pemerintahan Orde Baru yang banyak digambarkan para pengamat paling tidak merupakan hasil dari pengamatannya terhadap unsur-unsur budaya politik yang membangunnya. Menurut Anders Uhlin, Struktur politik Orde Baru dibangun dengan model bureucratic-authoritarian atau birokratik otoriter, yaitu suatu sistem yang diterapkan oleh suatu rezim yang kekuasaan dan proses politik dipusatkan pada satu orang atau satu kelompok. Struktur ide yang digunakan Orde Baru itu dibuat sedemikian rupa untuk melegitimasi pemerintahan yang otoriter, seakan-akan demokratis dan mendapat dukungan rakyat. Struktur ide tersebut dibangun melalui gagasan budaya Jawa mengenai kekuasaan. Kekuasaan dianggap konkret, homogen, kuantitas yang konstan dan tanpa implikasi moral.
Demokratisasi yang terjadi pada masa Orde Baru pada tahap tertentu berhasil namun tidak disertai dengan keterbukaan politik. Akibatnya adalah terjadi ketimpangan yang melahirkan krisis ekonomi-politik berkepanjangan.



Daftar Bacaan

Abueva, Jose, Demokratisasi di Indonesia, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1, No.3, Maret-Juni 2001

Almond, Gabriel dan Sidney Verba, The Civic Culture, Princeton, Princeton University Press, 1963

Emmerson, Donald K., Indonesia’s Elite: Political Culture and Cultural Politics, Cornell University Press, 1976

Gaffar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000

Huntington, Samuel P., Gelombang Demokratisasi Ketiga, (terj.), Asril Marjohan, Jakarta, PT. Pustaka Grafiti, 2001

Linz, Juan J. et. al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain, (terj.)Rahmani Astuti, Bandung, Mizan, 2001

Moertono, Soemarsaid, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1985

Ridwan, M. Deden dan Asep Gunawan (Ed.), Demokratisasi Kekuasaan, Jakarta, LSAF, 1999

Sjamsuddin, Nazaruddin (Ed.), Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta, Graffiti, 1991

Tim Peneliti LIPI, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru, Bandung, Mizan, 2000

Uhlin, Anders, Oposisi Beserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia, (terj.) Rofik Suhud, Bandung, Mizan, 1998

Uhlin, Anders, Ph.D, Demokratisasi di Indonesia: Peluang dan Hambatan, Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 2, Tahun I, 1999

No comments:

Post a Comment

Post a Comment